TANGERANG, warta.onenews.co – Kepercayaan menjadi fondasi utama dalam setiap transaksi bisnis. Konsumen menyerahkan uang karena percaya kepada perusahaan, sementara perusahaan memberikan kewenangan kepada tenaga penjualan atau sales untuk menawarkan produk, menerima pembayaran sesuai prosedur, dan melayani kebutuhan pelanggan. Namun, persoalan serius dapat muncul ketika uang telah dibayarkan, barang atau jasa tidak diterima sebagaimana mestinya, atau dana yang diterima karyawan diduga tidak disetorkan kepada perusahaan.
Situasi tersebut menimbulkan pertanyaan penting: siapa yang harus bertanggung jawab ketika uang konsumen hilang dalam proses transaksi bisnis? Apakah tanggung jawab sepenuhnya berada pada sales yang menerima pembayaran, atau perusahaan juga memiliki kewajiban untuk menyelesaikan persoalan yang dialami konsumen?
Pertanyaan tersebut menjadi pokok pembahasan dalam Webinar Nasional yang diselenggarakan Mimbar Hukum Indonesia (MHI) bekerja sama dengan Program Magister Hukum, Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Tangerang, pada Kamis, 15 Oktober 2026, pukul 14.00–16.00 WIB melalui Zoom Meeting.
Webinar bertema “Uang Hilang, Siapa Bertanggung Jawab? Ketika Sales Bermasalah dan Karyawan Merugikan Perusahaan: Apa Hak Konsumen dan Batas Kewenangan Perusahaan?” ini menghadirkan Dr. Franky Ariyadi, S.E., S.H., M.M., dosen Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Tangerang, sebagai narasumber.
Diskusi dipandu oleh M. Jamil, S.H., M.Kn., Direktur Mimbar Hukum Indonesia, yang bertindak sebagai moderator sekaligus menyoroti pentingnya pemahaman hukum dalam hubungan antara konsumen, perusahaan, dan karyawan.
Transaksi Bermasalah, Hak Konsumen Harus Mendapat Kepastian
Dalam praktik bisnis sehari-hari, konsumen umumnya berhubungan dengan perusahaan melalui tenaga penjualan, petugas pemasaran, distributor, atau karyawan yang ditugaskan untuk melayani transaksi. Tidak sedikit konsumen yang menyerahkan pembayaran kepada sales karena menganggap orang tersebut merupakan perwakilan resmi perusahaan.
Persoalan muncul ketika pembayaran telah dilakukan, tetapi barang tidak dikirimkan, jasa tidak diberikan, transaksi tidak tercatat, atau uang yang diterima sales tidak sampai kepada perusahaan.
Direktur MHI, M. Jamil, S.H., M.Kn., menegaskan bahwa kepercayaan merupakan unsur penting yang menopang hubungan bisnis. Ketika kepercayaan tersebut terganggu, penyelesaiannya harus dilakukan melalui pemeriksaan fakta dan penilaian hukum yang objektif.
“Dalam kehidupan sehari-hari, kepercayaan merupakan fondasi utama dalam setiap transaksi bisnis. Konsumen menyerahkan uang karena percaya kepada perusahaan. Perusahaan mempercayakan pekerjaan kepada karyawannya karena mengharapkan kejujuran dan tanggung jawab. Namun, kepercayaan tersebut dapat berubah menjadi persoalan serius ketika uang telah dibayarkan, barang atau jasa tidak diterima sebagaimana mestinya, transaksi tidak tercatat dengan benar, atau seorang sales justru menggunakan uang konsumen untuk kepentingan pribadi,” ujar M. Jamil.
Menurutnya, persoalan seperti ini tidak cukup diselesaikan dengan saling menyalahkan antara konsumen, sales, dan perusahaan. Setiap pihak perlu melihat kembali bagaimana transaksi dilakukan, siapa yang menerima pembayaran, apa kewenangan yang dimiliki, serta bagaimana uang tersebut seharusnya diproses berdasarkan ketentuan perusahaan dan kesepakatan dengan konsumen.
Pendekatan tersebut penting agar hak konsumen tidak terabaikan, kerugian perusahaan dapat ditelusuri, dan pertanggungjawaban terhadap karyawan dilakukan berdasarkan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.
Apakah Perusahaan Ikut Bertanggung Jawab atas Tindakan Sales?
Salah satu persoalan hukum yang kerap muncul adalah penentuan tanggung jawab ketika sales menerima uang konsumen, tetapi pembayaran tersebut tidak tercatat atau tidak diteruskan kepada perusahaan.
Dalam keadaan demikian, penilaian hukum tidak dapat dilakukan hanya berdasarkan siapa yang terakhir menguasai uang. Perlu diperiksa apakah sales bertindak dalam lingkup tugasnya, apakah pembayaran dilakukan melalui mekanisme yang secara wajar dianggap resmi oleh konsumen, serta apakah terdapat bukti transaksi atau komunikasi yang menghubungkan pembayaran dengan perusahaan.
Dalam konteks perlindungan konsumen, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menjadi salah satu rujukan penting untuk menilai hak dan kewajiban para pihak. Ketentuan yang relevan perlu diterapkan sesuai karakter transaksi, kedudukan konsumen, serta fakta yang dapat dibuktikan.
Apabila sales menerima pembayaran dalam kapasitas menjalankan tugas perusahaan, keadaan tersebut perlu dinilai secara menyeluruh sebelum menentukan pihak yang wajib memenuhi hak konsumen. Sebaliknya, jika seseorang bertindak di luar kewenangannya atau menggunakan identitas perusahaan tanpa hak, fakta mengenai kewenangan, komunikasi, dan mekanisme transaksi menjadi penting untuk menentukan akibat hukumnya.
Dengan demikian, tidak tepat menyimpulkan bahwa perusahaan selalu bebas dari tanggung jawab hanya karena uang tidak masuk ke rekening perusahaan. Namun, tidak tepat pula menyatakan bahwa perusahaan otomatis bertanggung jawab atas setiap tindakan pribadi karyawan tanpa memeriksa hubungan hukum dan bukti yang tersedia.
Penentuan tanggung jawab harus didasarkan pada fakta transaksi, ruang lingkup kewenangan, ketentuan hukum yang berlaku, dan hubungan antara tindakan karyawan dengan kegiatan perusahaan.
Wanprestasi, Hubungan Kerja, dan Dugaan Tindak Pidana
M. Jamil menjelaskan bahwa satu transaksi yang bermasalah dapat memunculkan beberapa persoalan hukum sekaligus. Karena itu, penyelesaiannya perlu membedakan hubungan hukum antara konsumen dan perusahaan dari hubungan kerja antara perusahaan dan karyawan.
Dalam ranah perdata, persoalan dapat berkaitan dengan wanprestasi apabila terdapat kewajiban berdasarkan perjanjian yang tidak dipenuhi. Misalnya, konsumen telah membayar sesuai kesepakatan, tetapi barang atau jasa yang dijanjikan tidak diberikan. Penentuan wanprestasi tetap memerlukan pemeriksaan terhadap isi perjanjian, kewajiban para pihak, dan keadaan yang terjadi.
Di sisi lain, perusahaan dapat melakukan pemeriksaan internal untuk mengetahui apakah karyawan melanggar prosedur penerimaan pembayaran, penyetoran dana, pencatatan transaksi, atau ketentuan hubungan kerja. Langkah tersebut perlu dilakukan secara proporsional dan sesuai aturan yang berlaku.
Apabila terdapat indikasi bahwa uang sengaja dikuasai atau digunakan secara melawan hukum, peristiwa itu juga dapat memerlukan penilaian dalam ranah pidana. Namun, dugaan pelanggaran tidak serta-merta membuktikan adanya tindak pidana. Unsur perbuatan, kesengajaan apabila dipersyaratkan, alat bukti, dan ketentuan hukum yang relevan harus diperiksa oleh pihak berwenang.
Perbedaan tersebut penting agar persoalan bisnis tidak langsung diberi label pidana tanpa dasar yang memadai. Pada saat bersamaan, mekanisme perdata atau internal perusahaan juga tidak boleh digunakan untuk mengabaikan dugaan perbuatan melawan hukum yang memang memerlukan penanganan lebih lanjut.
Bukti Transaksi Menjadi Kunci Penyelesaian
Dalam menghadapi transaksi bermasalah, konsumen maupun perusahaan perlu mengumpulkan dan menjaga bukti yang relevan. Dokumentasi yang lengkap dapat membantu memperjelas alur pembayaran dan menentukan langkah penyelesaian yang tepat.
Bukti yang dapat diperiksa antara lain:
- Bukti pembayaran, seperti kuitansi, transfer bank, atau dokumen penerimaan uang.
- Komunikasi transaksi, termasuk pesan elektronik, penawaran harga, dan konfirmasi pesanan.
- Identitas serta kewenangan sales, termasuk surat tugas atau bukti hubungan kerja apabila tersedia.
- Dokumen pemesanan dan pengiriman, untuk memastikan barang atau jasa yang telah disepakati.
- Catatan transaksi perusahaan, termasuk pencatatan pembayaran, faktur, dan bukti penyetoran dana.
Bukti-bukti tersebut sebaiknya disimpan dalam bentuk asli atau salinan yang dapat diverifikasi. Konsumen juga perlu mencatat kronologi kejadian secara runtut, termasuk tanggal pembayaran, nominal uang, tujuan transaksi, pihak penerima, dan upaya penyelesaian yang telah dilakukan.
Apabila penyelesaian langsung tidak membuahkan hasil, konsumen dapat mempertimbangkan pengaduan melalui saluran resmi perusahaan atau mekanisme pengaduan perlindungan konsumen yang sesuai. Jika terdapat dugaan tindak pidana, laporan kepada aparat penegak hukum dapat dipertimbangkan berdasarkan fakta dan bukti yang dimiliki.
Langkah-langkah tersebut tidak hanya membantu konsumen memperjuangkan haknya, tetapi juga memudahkan perusahaan melakukan audit internal dan mengidentifikasi kemungkinan kelemahan dalam sistem pengendalian transaksi.
Perusahaan Perlu Memperkuat Pengawasan dan Tata Kelola Pembayaran
Kasus pembayaran yang tidak tercatat atau tidak sampai kepada perusahaan juga menjadi pengingat bahwa pengelolaan risiko bisnis tidak cukup hanya mengandalkan kepercayaan kepada karyawan.
Perusahaan perlu membangun sistem penerimaan pembayaran yang transparan, mudah diverifikasi, dan dapat ditelusuri. Konsumen sebaiknya memperoleh informasi mengenai metode pembayaran resmi, bukti transaksi, serta saluran pengaduan apabila terjadi ketidaksesuaian.
Dari sisi tata kelola, perusahaan dapat menerapkan sejumlah langkah pencegahan, antara lain mewajibkan penggunaan kuitansi resmi, mengutamakan pembayaran ke rekening perusahaan, melakukan rekonsiliasi transaksi secara berkala, membatasi akses terhadap dana, serta menyediakan mekanisme pengaduan yang dapat ditindaklanjuti.
Perusahaan juga perlu memastikan bahwa setiap sales memahami batas kewenangannya, prosedur penerimaan uang, dan konsekuensi apabila terjadi pelanggaran. Pengawasan yang baik bukan semata-mata untuk mencegah kerugian finansial, melainkan juga menjaga reputasi perusahaan dan melindungi konsumen.
Sistem pengendalian yang jelas dapat mengurangi risiko perselisihan, mempercepat penelusuran transaksi, serta membantu manajemen mengambil keputusan berdasarkan data yang akurat.
Hukum Harus Menilai Fakta, Bukan Sekadar Siapa yang Memegang Uang
M. Jamil menekankan bahwa penyelesaian perkara bisnis yang melibatkan uang konsumen dan tindakan karyawan harus melihat keseluruhan proses transaksi, bukan semata-mata pihak yang terakhir menguasai uang tersebut.
“Hukum tidak cukup hanya melihat siapa yang terakhir memegang uang. Hukum juga harus menilai bagaimana transaksi berlangsung, dalam kapasitas apa seseorang bertindak, apa kewajiban masing-masing pihak, dan siapa yang secara hukum harus menanggung akibat dari peristiwa tersebut,” ungkapnya.
Pernyataan tersebut menegaskan pentingnya pendekatan berbasis fakta dalam menyelesaikan sengketa bisnis. Konsumen memiliki kepentingan untuk mendapatkan kepastian atas pembayaran yang telah dilakukan. Perusahaan perlu memulihkan kerugian dan menjaga sistem operasionalnya, sedangkan karyawan berhak mendapatkan pemeriksaan yang objektif sebelum dinyatakan melakukan pelanggaran.
Penyelesaian yang adil harus mampu membedakan antara kesalahan administratif, pelanggaran hubungan kerja, tidak terpenuhinya kewajiban kontraktual, dan perbuatan yang berpotensi memenuhi unsur tindak pidana.
Dengan pendekatan tersebut, pertanggungjawaban dapat diarahkan kepada pihak yang memang terbukti memiliki kewajiban atau melakukan pelanggaran, tanpa mengabaikan hak pihak lain yang terlibat.
MHI Perkuat Literasi Hukum melalui Webinar Nasional
Mimbar Hukum Indonesia merupakan platform pelatihan, sertifikasi, dan seminar hukum yang ditujukan bagi praktisi hukum maupun masyarakat umum. Melalui kegiatan edukasi dan diskusi, MHI berupaya memperluas pemahaman masyarakat mengenai hak, kewajiban, serta mekanisme penyelesaian persoalan hukum yang berkembang dalam kehidupan sehari-hari.
Webinar mengenai tanggung jawab atas uang konsumen yang bermasalah ini menjadi salah satu bentuk edukasi hukum praktis, terutama bagi masyarakat yang bertransaksi dengan perusahaan, pelaku usaha, tenaga penjualan, maupun penyedia jasa.
Pemahaman mengenai perlindungan konsumen, perjanjian, tanggung jawab perusahaan, dan hubungan kerja diharapkan dapat membantu masyarakat mengambil langkah yang lebih tepat ketika menghadapi persoalan transaksi.
Selain membahas kasus yang dekat dengan kehidupan sehari-hari, MHI juga menjadwalkan sejumlah webinar nasional dengan tema hukum pidana, tata kelola pemerintahan desa, pemberantasan korupsi, serta perkembangan teknologi digital.
Jadwal Webinar Nasional Mimbar Hukum Indonesia Oktober 2026
Berikut sejumlah agenda edukasi hukum yang diumumkan MHI untuk Oktober 2026:
1. Pembaruan Hukum Pidana dalam KUHP Nasional
Webinar ini dijadwalkan pada Sabtu, 17 Oktober 2026, dengan tema “Pembaharuan Hukum Pidana Dalam KUHP Nasional: Bedah Pasal Krusial, Strategi Penerapan, dan Tantangan Praktik Penegakan Hukum di Indonesia”.
Narasumber: Dr. Lahmuddin Zuhri, S.H., M.Hum., Dekan Fakultas Hukum Universitas Samawa.
2. Kedudukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih
Agenda berikutnya mengangkat tema “Membangun Kesadaran Konstitusional terhadap Kedudukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dalam Sistem Pemerintahan Desa”.
Narasumber: Dr. Agnes Harvelian, S.H., LLM., dosen Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM.
Dalam informasi yang disampaikan panitia, kegiatan ini tercantum pada 20 Oktober 2026. Namun, tanggal tersebut jatuh pada Selasa, bukan Minggu, sehingga hari dan tanggal pelaksanaan perlu dikonfirmasi kembali kepada penyelenggara.
3. Strategi Pelaksanaan Perampasan Aset dalam Pemberantasan Korupsi
Webinar yang dijadwalkan pada Jumat, 23 Oktober 2026, ini membahas “Strategi Pelaksanan Perampasan Aset Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”.
Narasumber: Dr. Drs. H. Misbahul Huda, S.H., M.H.I., advokat dan dosen Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM Jakarta.
4. Deepfake dan Kecerdasan Artifisial di Indonesia 2026
Pada Kamis, 29 Oktober 2026, MHI menjadwalkan webinar bertema “Deepfake Dan Kecerdasan Artifisial Di Indonesia 2026: Ancaman Terhadap Demokrasi, Pelanggaran Hak Digital, dan Perlindungan Kekayaan Intelektual”.
Narasumber yang tercantum adalah Dr. Ir. Yusuf Gunawan, S.H., M.H., MBL.DTh., serta Ir. Vidi Galenso, S.H., M.H., yang keduanya disebut sebagai dosen Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM.
Seluruh agenda webinar tersebut direncanakan berlangsung secara daring melalui Zoom Meeting. Masyarakat yang ingin memperoleh informasi mengenai pendaftaran, jadwal, dan ketentuan kepesertaan dapat menghubungi panitia melalui Instagram @MimbarHukumIndonesia atau WhatsApp Admin di 081776666123.
Selain webinar nasional, MHI juga menyelenggarakan Pelatihan Jurnalis Hukum dengan gelar nonakademik Certified Indonesian Legal Journalist (C.ILJ) dalam batch khusus yang menurut informasi penyelenggara dapat diikuti tanpa terikat waktu. Calon peserta disarankan mengonfirmasi persyaratan, mekanisme pelatihan, dan ketentuan sertifikasinya melalui kanal resmi MHI.
Edukasi Hukum Penting bagi Konsumen dan Pelaku Usaha
Persoalan uang konsumen yang tidak sampai kepada perusahaan menunjukkan bahwa kepercayaan dalam transaksi harus disertai sistem pengawasan dan bukti yang jelas. Konsumen perlu memahami cara memastikan pembayaran tercatat secara resmi, sedangkan perusahaan harus membangun prosedur yang mampu melindungi pelanggan sekaligus mencegah penyalahgunaan kewenangan karyawan.
Melalui webinar nasional tersebut, Mimbar Hukum Indonesia mengangkat isu yang relevan bagi masyarakat dan dunia usaha. Pemahaman hukum yang memadai diharapkan dapat membantu mencegah sengketa, memperjelas tanggung jawab para pihak, serta mendorong penyelesaian masalah secara adil dan sesuai ketentuan hukum.( Junaidi AM)
Social Footer