Ribuan Massa LSM Harimau"Mengepung" PT BLESCON: Saat Dialog Terbentur Tembok Birokrasi

 

BANJARNEGARA, warta.onenews.co.id. - Kamis 29 Januari 2026  Suara riuh orasi dan kibaran bendera menyelimuti kawasan industri di depan gerbang PT BLESCON, produsen bata ringan (herbel). Tidak tanggung-tanggung, sekitar 6.000 aktivis dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) HARIMAU memadati lokasi sebagai bentuk protes atas sikap tertutup pihak manajemen perusahaan.

Ketegangan sempat memuncak, namun kehadiran ratusan personel kepolisian dari berbagai kesatuan berhasil menjaga situasi tetap kondusif. Langkah ini diambil setelah rentetan permintaan audiensi dari pihak LSM berulang kali diabaikan oleh manajemen PT BLESCON.

Negosiasi di Bawah Kawalan Ketat

Pihak kepolisian mengambil peran krusial sebagai fasilitator. Setelah melalui negosiasi yang alot, perusahaan akhirnya bersedia membuka pintu—meski dengan syarat ketat: hanya 20 orang perwakilan yang diperbolehkan masuk.

Delegasi LSM HARIMAU dipimpin langsung oleh sang Sekretaris Jenderal, Widiana Kartika. Di dalam ruang pertemuan, hadir pula perwakilan dari BAKESBANGPOL dan Dinas Perindustrian sebagai representasi Pemerintah Daerah (Pemda).

Namun, suasana di dalam ruangan justru terasa hambar bagi para aktivis. Alih-alih ditemui oleh jajaran Direksi yang memiliki kewenangan pengambilan keputusan, PT BLESCON hanya mengutus pihak HRD dan beberapa staf administrasi.

Empat Tuntutan yang Tak Terjawab

LSM HARIMAU datang dengan misi investigatif yang tajam. Mereka membawa empat poin krusial yang dianggap sebagai "lubang gelap" dalam operasional perusahaan:

Legalitas Izin Produksi: Keabsahan operasional harian pabrik.

Perizinan Perusahaan: Kelengkapan dokumen pendirian dan izin lingkungan.

Jaminan Keselamatan Kerja: Perlindungan nyata bagi buruh di garis depan produksi.

Dugaan "Pemain Belakang": Adanya indikasi keterlibatan oknum tertentu yang memuluskan praktik yang diduga melanggar aturan.

"Kami datang membawa aspirasi ribuan orang, tapi perusahaan hanya mengirim HRD. Ini bukan sekadar urusan karyawan, ini urusan kepatuhan hukum dan keselamatan manusia. Kapasitas HRD tentu terbatas untuk menjawab persoalan strategis ini," tegas salah satu anggota delegasi di lokasi.(Sokim)